islah

Ruang tamu yang biasa digunakan untuk menyambut para pemimpin dunia itu tidak terlalu besar dan cukup sederhana. Hanya ada foto pemimpin revolusi, bendera Iran, serta seorang pria berjanggut putih dengan serban dan jubah hitam. Namun wajah pemimpin Indonesia di hadapannya berganti dari waktu ke waktu—mulai dari Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Joko Widodo.

Selama lebih dari dua dekade, tujuh pemimpin dan pejabat tinggi Indonesia bergantian untuk bertemu dengan sosok yang sama: Ayatullah Ali Hosseini Khamenei.

Kini, pertemuan itu tinggal catatan sejarah. Pada 28 Februari 2026, Ayatullah Ali Khamenei syahid dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Namun pertemuannya dengan para pemimpin Indonesia layak diingat kembali. Karena pesan Syahid Ali Khamenei kepada penguasa negeri ini masih relevan hingga kini.

Poros Pascarevolusi

Sejak Revolusi Islam 1979 berhasil menumbangkan monarki Pahlavi, Iran dipandang sebagai poros dunia Islam yang berdiri di antara dua blok kekuatan global. Ketika bertemu Ayatullah Khamenei, Presiden Soeharto menyampaikan kegembiraannya karena dapat bertemu Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam.

“Saya membawa salam hangat dari 183 juta rakyat Indonesia kepada Pemimpin Revolusi Islam. Sebanyak 88 persen penduduk Indonesia adalah umat Islam,” katanya pada 24 November 1993.

Presiden Abdurrahman Wahid bahkan menyampaikan kekagumannya pada beberapa pemikir Iran. Ketika bertemu Ayatullah Khamenei pada 15 Juni 2000, Gus Dur mengatakan, “Imam Khomeini berhasil mengembalikan rasa kebanggaan dan kehormatan kepada dunia Islam.” Gus Dur juga menyebut tokoh Iran lain seperti Motahhari, Mulla Sadra, dan Syekh Mufid yang pemikirannya perlu diperkenalkan kepada umat Islam di berbagai negara.

Indonesia negara penting

Bagi Iran, Indonesia bukan negara biasa. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dipandang sebagai salah satu pilar penting dunia Islam.

Ketika menerima Soeharto, Ayatullah Ali Khamenei menyatakan jika Indonesia adalah negara Islam yang penting. Beliau menegaskan, “Sebagai dua bangsa muslim yang kuat, Iran dan Indonesia memiliki berbagai potensi yang besar. Kesamaan yang dimiliki kedua negara menuntut adanya saling pengenalan dan hubungan yang semakin erat.”

Ayatullah Khamenei menekankan bahwa memperkuat hubungan antarnegara Islam akan mendekatkan lebih dari satu miliar umat Islam sekaligus menghilangkan sumber perselisihan dan perpecahan.

Ekonomi perlawanan

Keyakinan soal pentingnya kerja sama di antara negara muslim tidak pernah berubah. Ketika bertemu Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Maret 2008, Ayatullah Khamenei menyampaikan, “Kebijakan Republik Islam Iran ialah memberikan prioritas peningkatan kerja sama dengan negara Islam.” Karena baginya, jika dunia Islam bekerja sama di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan politik, maka akan menjadi kekuatan yang berpengaruh di dunia.

Kepada Wakil Presiden Boediono yang berlatar belakang ekonomi, Ayatullah Khamenei menjelaskan konsep eqtesad-e moqavemat (ekonomi perlawanan), sebuah doktrin kemandirian ekonomi di tengah tekanan sanksi Barat yang kemudian menjadi kebijakan resmi Iran sejak 2013.

Puncak kerja sama kedua negara dilakukan saat bertemu Jokowi pada 14 Desember 2016. Target dagang bilateral kedua negara ditingkatkan, serta dilakukan kerja sama migas dan listrik termasuk dengan Grup MAPNA. Melalui kerja sama tersebut, Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa kemajuan Indonesia dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam.

Persatuan umat

Status negara muslim terbesar membuat persatuan umat Islam menjadi pesan yang sering diingatkan Ayatullah Ali Khamenei. Kepada Ketua MPR Amien Rais pada 13 September 2000, Ayatullah Khamenei berkata, “Bangsa muslim hanya dapat menggagalkan niat jahat musuh dengan berpegang teguh pada ajaran Islam serta menjaga kewaspadaan dan persatuan.” Pesan serupa juga beliau sampaikan kepada Megawati, SBY, Boediono, hingga Jokowi.

Saat bertemu Boediono pada 31 Agustus 2012, beliau memberikan peringatan yang spesifik mengenai bahaya konflik sektarian. Menurutnya, pertentangan Syiah-Sunnī bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan luar untuk melemahkan negara Islam.

Pernyataan Ayatullah Ali Khamenei itu nampaknya sebagai respon atas konflik kekerasan terhadap minoritas Syiah yang meletus di Sampang, Madura, pada 26 Agustus 2012. Itulah sebabnya, Ayatullah Khamenei mengingatkan Indonesia agar terus menjaga kerukunan antargolongan dan menghindari politik yang memecah belah.

Palestina dan Non-Blok

Pada hampir setiap pertemuan dengan presiden Indonesia sejak era Megawati hingga Jokowi, Ayatullah Ali Khamenei selalu menekankan pentingnya isu Palestina. Beliau mengingatkan agar konflik lain di Asia Barat tidak mengalihkan perhatian dunia Islam dari persoalan Palestina. 

Ketika menerima SBY, Ayatullah Khamenei mengatakan jika “Perlawanan rakyat Palestina telah membuktikan bahwa bangsa ini hidup dengan penuh keberanian,” dan dunia Islam harus memberikan dukungan kepada mereka. Ketika bertemu Jokowi, beliau memuji Indonesia yang konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain itu, ketika bertemu Megawati pada 19 Februari 2004, Ayatullah Khamenei beberapa kali mengenang jasa Presiden Soekarno sebagai salah satu tokoh penting Konferensi Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Gerakan Non-Blok. Menurutnya, semangat kemandirian dan solidaritas antarnegara berkembang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik modern.

Ironi hari ini

Satu tahun sejak dilantik pada November 2024, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan kunjungan luar negeri sebanyak 35 kali—namun belum sekali pun ke Teheran. Sebaliknya, Indonesia justru bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dengan dalih untuk rekonstruksi Gaza. Menurut pengamat, langkah tersebut justru melemahkan posisi Indonesia atas Palestina alih-alih memperkuatnya.

Pertanyaan yang tersisa adalah: masihkah pesan Syahid Ali Khamenei tentang persatuan dan perlawanan terhadap dominasi Barat serta pembelaan terhadap hak rakyat Palestina bergema di Jakarta, atau kini hanya tinggal catatan dalam arsip sejarah diplomasi?