islah.blog

Sebuah truk pengangkut bahan makanan mengalami kecelakaan. Sopir terluka. Ada pula yang meninggal dunia. Telur, mi instan, buah, dan minyak berhamburan di jalanan. Adegan selanjutnya yang kita harapkan adalah orang-orang menolong atau menelepon ambulans. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita?

Warga sekitar merespon musibah dengan menjarah.

Ketika kita membahas apakah rakyat wajib tunduk pada penguasa zalim atau justru wajib melawan, para ulama memiliki perbedaan sudut pandang. Sedikit yang meyakini bahwa rakyat harus melawan, sepanjang memenuhi kondisi tertentu. Namun sebagian besar mengatakan tetaplah taat meski pemimpin itu bermaksiat kepada Allah dan menyiksa kita. 

Salah satu alasan kenapa rakyat diminta bersabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim adalah kemungkinan bahwa kerusakan masyarakatlah yang turut menciptakan kerusakan pemimpin.

Saya mulai berpikir: mungkin itulah yang terjadi di sekitar kita. Sebab pemimpin sosial lahir dari masyarakatnya.

Ketika Allah ﷻ berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri, itu artinya perbaikan bukan cuma soal ganti presiden, menteri, atau pejabat. Akar masalahnya mungkin mentalitas masyarakat kita sendiri.

Rakyat adalah akar dan raja adalah pohonnya. Pohon, wahai anakku, hanya akan sekuat akarnya. —Saadi Shirazi

Kita mengutuk korupsi miliaran rupiah di pusat kekuasaan, tetapi sebagian dari kita masih santai “mempermainkan” uang kas recehan. Kita marah pada aparat yang menyalahgunakan jabatan, tetapi di jalan kita melawan arus demi mempersingkat waktu. Kita heran dengan pernyataan pejabat yang tidak peka, tapi warganet kurang empati dalam berkomentar di media sosial. Kita mengecam elite yang rakus, tetapi ketika ada bantuan tumpah di jalan kita justru berlomba merampas.

Sebagaimana dosa besar berawal dari dosa kecil, kezaliman besar bisa tumbuh dari kezaliman kecil yang dinormalisasi. Perilaku inilah yang menciptakan laknat. Dalam bahasa Arab, la’nah atau la’ana bukan makian, tapi mengusir atau menjauhkan. Maknanya “dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah”.

Dalam tradisi sunnī maupun Syiah, terdapat satu prinsip soal bagaimana masyarakat punya tanggung jawab moral kolektif: “Kamā takūnū yuwallā ‘alaikum. Sebagaimana kalian, demikian pula pemimpin kalian.” Artinya, pemimpin itu cerminan atau bayangan dari rakyatnya.

Dalam bahasa Al-Qur’an, Allah berfirman dalam surah Al-An’ām:

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

Demikianlah Kami jadikan sebagian orang yang zalim itu sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka kerjakan.

Artinya, memperbaiki negara tidak cukup dengan teriak dan menuntut ganti pemimpin. Jika budaya curang, egois, dan saling memangsa tetap dipelihara di masyarakat, siapa pun yang naik ke atas kemungkinan hanya menjadi versi lebih besar dari kebiasaan masyarakatnya.

Menurut penelitian sosiologi, integritas sebuah negara sangat bergantung pada trust dan moralitas mikro di komunitas terkecil. Kalau moralitas mikronya sudah runtuh, sistem makro di pemerintahan otomatis akan terinfeksi.

Ini bukan berarti bahwa rakyat selalu salah dan penguasa boleh lepas tanggung jawab. Penguasa zalim tetaplah zalim karena mereka memperoleh mandat dan amanat. Kritik tetap perlu. Kontrol publik tetap penting. Tetapi satu hal yang selalu harus kita ingat: membangun solidaritas horizontal antarwarga.

Di tengah pemerintah yang sering mengecewakan, masyarakat semakin butuh budaya gotong royong atau dalam istilah kini disebut sebagai Warga Jaga Warga. Kita berharap slogan ini naik kelas menjadi prinsip teologis. Namun pemerintah tidak boleh memanfaatkannya untuk menggugurkan kewajiban.

Negara ini mungkin sedang sakit. Tetapi penyakitnya bukan hanya di istana. Sebagiannya juga ada di gang-gang sempit dan komplek perumahan, di lampu merah dan persimpangan, bahkan di dalam diri kita sendiri.

Saling menjaga warga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: menolong tetangga, jujur dalam amanah kecil, disiplin di jalan, tidak mengambil hak orang lain, tidak melukai perasaan orang lain di balik akun anonim, dan tidak memanfaatkan musibah untuk keuntungan pribadi.

Barangkali introspeksi sosial memang harus berjalan beriringan dengan kritik politik. Sebab bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh pemimpin yang baik, tetapi juga oleh rakyat yang masih punya rasa malu. Sehingga kita perlu bercermin: sudah layakkah kita mendapat pemimpin yang jujur?